Koalisi Partai VS Ideologi Partai

Sebagai mahasiswa yang aktif di Organisasi saya selalu mengikuti perkembangan politik yang terjadi di Indonesia khususnya mengenai kebijakan-keijakan yang di keluarkan oleh Bapak President Ir.Joko Widodo.
Sekedar mengingat kembali mengenai proses pencalonan Bapak Joko Widodo yang pada saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, poros Koalisi PDI Perjuangan (Read: pengusung Pasangan Joko Widodo) sudah mengkerucut yakni terbentuknya Koalisi Indonesia Hebat/KIH secara permanen yang artinya mendukung segala proses pencalonan pasangan Bapak Joko Widodo hingga 5 tahun kedepan jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden atau Koalisi ini akan mendukung segala kebijakan yang dikeluarkan pasangan Joko Widodo, begitu pula dengan rival Bapak Jokowi yakni Bapak Prabowo Subianto membentuk Koalisi Merah Putih menjadi Koalisi Permanen. Nyata nya sekarang yang terjadi saat ini tidak sesuai dengan arti dan praktek dari Koalisi Permanen, seharusnya Koalisi Indonesia Hebat akan selalu mendukung mutlak segala kebijakan Bapak Joko Widodo begitupula Koalisi Merah Putih akan menjadi penyeimbang dan pengkritisi kebijakan Bapak Joko Widodo. Sekedar informasi dalam kasus penunjukan Budi Gunawan sebagai KAPOLRI seakan-akan Koalisi Indonesia Hebat mengekang pemerintah untuk tetap melantik Bapak Budi Gunawan sebagai KAPOLRI padahal KPK sudah menetapkan beliau sebagai tersangka. sebaliknya Koalisi Merah Putih memberi kebebasan kepada bapak Jokowi untuk mengambil keputusan dan apapun keputusannya akan didukung 100%. Saya bingung apa yang terjadi dalam fenomena ini dan tentu masih banyak fenomena-fenomena lain yang menurut saya prakteknya rancu.
kembali ke sistem yang dianut dalam pemerintahan Indonesia dimana kita menerapkan sistem Presidensial yang artinya presiden berfungsi sebagai Kepala Negara Dan Kepala Pemerintahan dimana center kebijakan berasal dari presiden dan jajarannya bukan dari Ketua Partai pengusung. yang terjadi saat ini menurut saya lebih mengarah ke sistem koalisi AD HOC dimana suatu kebijakan yang dikeluarkan presiden bisa didukung oleh partai apapun sesuai kehendak yang dilandasi Ideologi partai masing-masing tanpa melihat partai itu berasal dari pengusung atau bukan.